Biaya lolos CPNS

Pendaftaran

  • Kartu pencari kerja/ AK.1: free
  • Legalisir ijazah: Rp 10.000
  • SKCK (termasuk sidik jari): Rp 45.000
  • Surat keterangan sehat + bebas narkoba (di RSUD Pangkalpinang): Rp 210.000
  • Fotokopi, meterai, kirim pos, dll: Rp 50.000

Ujian

  • Transport kapal cepat Pangkalpinang-Tj. Pandan PP: Rp 400.000
  • Mobil travel Tj. Pandan-Manggar PP: Rp 100.000
  • Penginapan: free (numpang di kontrakan adek)
  • Peralatan ujian (papan alas, pensil, penghapus): Rp 50.000 (?)
  • Fotokopi soal latihan: Rp 38.000 //ini mestinya pakai pdf saja

Pemberkasan

  • Transport pesawat Pangkalpinang-Tj. Pandan PP: Rp 740.000
  • Mobil travel Tj.Pandan-Manggar PP: Rp 100.000
  • SKCK: Rp 10.000
  • Surat keterangan sehat + bebas narkoba (di RSUD Manggar): Rp 140.000
  • Meterai: Rp 60.000 //bought too much

Total jendral Rp 1.953.000. Dibulatkan jadi dua juta rupiah saja.

Biaya “orang dalam”? Biaya “penerimaan SK”? Biaya “penempatan tugas”? Maaf saja, penerimaan CPNS di Belitung Timur transparan dan akuntabel. Jangan samakan dengan daerah tertentu yang (gosipnya) mesti bayar ratusan juta, atau yang bupatinya menganulir seluruh CPNS yang diterima karena kecewa cuma sedikit “putra daerah” yang lulus tes (ya ini nyata, coba googling “CPNS Rokan Hilir 2013”).

Laporan ngesot di Manggar

  • Manggar itu PANAS. Jangan berharap angin semilir, apalagi sepoi-sepoi.
  • Sekalinya ada petir, njperet menggelegar, macam ada yang mau diazab.
  • Jalannya mulus, setidaknya lebih dari layak untuk kendaraan. Saya muter-muter nyari jalan berlubang, kok susye bener.
  • Masih tentang jalan, jarang ada jalan yang lurus disini. Melengkung-lengkung sekenanya, bahkan di persimpangan. Boleh jadi anda pikir sedang mengarah ke utara padahal muter ke timur-selatan-barat.
  • Tidak ada transportasi umum, entah itu biskota, angkot, becak, ojek, delman, dll.
  • Sepeda dan sepeda bermesin nampaknya cukup populer di sini.
  • Penduduk Manggar diperkirakan hanya sekitar 38.000 jiwa, tidak heran kalau jalanan rada lengang.
  • Banyak rumah makan padang dan warung pecel lele lamongan, tapi warung bakso bisa dihitung dengan tangan.
  • Warung kopi berhamburan. Ramai di pagi hari, PADAT SESAK di malam hari. Siang bolong malah kosong melompong.
  • Tidak ada BNI, tidak ada BCA, tidak ada Danamon. BRI dan Mandiri tentu saja dapat diandalkan
  • Tidak ada parkir liar, bahkan tidak ada petugas parkir resmi pemda.
  • Manggar sangat aman, jarang terdengar kasus kriminal.
  • Terlalu banyak Anacardium occidentale. Bahkan sampai ada satu hutan isinya pohon itu doang. Padahal saya kira Artocarpus altilis yang mendominasi.
  • Seperti halnya di Bangka, di sini telur ayam dijual per butir. Bikin heran teman dari Jawa yang hendak beli telur 2kg.
  • Baru ketemu 1 warnet doang.

Pengisian SSP PPh 22 bagi rekanan yang tidak memiliki NPWP

Menurut “kitab suci” Buku Panduan Bagi KPPN dan Bendahara Pemerintah sebagai Pemotong/ Pemungut Pajak-Pajak Negara terbitan tahun 2011, jika rekanan belum mempunyai NPWP, maka kolom NPWP pada Surat Setoran Pajak PPh 22 diisikan dengan format 04/01.000.000.0-XXX.000. XXX adalah kode KPP tempat domisili pembayar pajak/ rekanan.

panduanBendahara_pemungutanPPh22

Rupa-rupanya, ketentuan itu sudah tidak berlaku lagi. Mau disetor tapi katanya kasir bank nggak bisa diinput. Menurut petugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pangkalpinang, kini jika rekanan belum mempunyai NPWP, maka kolom NPWP pada Surat Setoran Pajak PPh 22 menggunakan NPWP Bendahara Pengeluaran.

Itulah kalau tidak apdet pengetahuan.

Dan eh, tentu saja tarif tetap dikenakan 100% lebih tinggi dibanding rekanan yang memiliki NPWP

CPNS

Jadi, masuk ke tahun 2014 ini saya akan menghadapi perubahan baru: diterima sebagai CPNSD di Pemkab Belitung Timur. Tidak disangka-sangka sebetulnya, karena ikut ujiannya pun tidak serius-serius amat. Walaupun begitu, tetap akan serius saya jalani. Terlalu banyak peluang-peluang yang saya sia-siakan, atau anggap remeh selama ini. Kesempatan kali ini akan saya pegang teguh sebaik-baiknya.

Pendaftaran

Sebenarnya, ini pertama kalinya saya mencoba ikut tes CPNS, suwer. Jadi rada kagok ngurus berkas-berkas syarat pendaftaran.

Target pertama, Badan Narkotika Nasional. Belum-belum sudah gagal di kelengkapan berkas. Mungkin karena nekat pakai ijazah PT berakreditasi C padahal yang diminta minimal B. Mungkin karena pakai SKCK keluaran Polda padahal yang diminta keluaran Polres. Mungkin karena ikut-ikutan rekan sekantor nekat kirim berkas pendaftaran pakai JNE-satu-hari-dijamin-sampai bukannya lewat Pos Indonesia, karena baru kelar seluruh berkas di batas hari terakhir (padahal pengalaman rekan lain yang tahun kemarin kirim lamaran via JNE tetap diproses).

Target berikutnya, Pemprov dan Pemkab di Bangka-Belitung. Sudah mendaftar di Pemprov, tapi lalu berubah pikiran, urung melengkapi berkas syarat pendaftaran. Incar lowongan di Pemkab Beltim saja. Pertimbangan saya, formasi-formasi yang bisa saya ikuti mensyaratkan ijazah “prodi sejuta umat”, peluang sudah tentu tipis slim-to-none. Lebih baik ambil yang agak jauh sekalian, jadi ada alesyan untuk sekalian jalan-jalan. Apalagi, ada adik saya yang bertugas di Manggar, jadi ada yang bisa ditebengi nginap dan diseret nganterin jalan-jalan.
Baca lebih lanjut

Tentang invasi politik praktis terhadap kampus

Mari kita merujuk pada Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor: 26/DIKTI/KEP/2002 tentang PELARANGAN ORGANISASI EKSTRA KAMPUS ATAU PARTAI POLITIK DALAM KEHIDUPAN KAMPUS

Dikutip:

Pertama: Melarang segala bentuk organisasi ekstra kampus dan Partai Politik membuka Sekretariat (Perwakilan) dan atau melakukan aktivitas politik praktis di kampus

Yang seperti apa dapat digolongkan sebagai “aktivitas politik praktis”? Apakah yang agak nyerempet-nyerempet semacam “usaha pencitraan” bisa dianggap sudah termasuk politik praktis? Bagaimana dengan aktivitas keagamaan yang dipakai membungkus agenda politik suatu entitas yang ngakunya partai politik tapi menolak ikut sistem politik?

//bekas mahasiswa yang kurang merenung

Strategis, taktis, teknis

Dulu –dulu sekali–, pernah ada yang membual begini ke saya:

Strategis itu kerangka berpikirnya jangka panjang. Putusannya sekarang, dampaknya mungkin baru terlihat paling cepat 5-10 tahun lagi.
Taktis itu berpikir cepat, dituntut beradaptasi dengan perubahan-perubahan jangka pendek.
Teknis itu ya macam kamu; kuli, staff, karyawan. Nggak perlu banyak pikir, jalankan saja petunjuk dari level strategis dan taktis.

Cuma, itu cuma teori. Nyatanya sering terbalik-bolak. Yang membual di atas itu –ngakunya– pemikir strategis, tapi yang direnungkan cuma manuver-manuver taktis. Yang taktis mengerjakan urusan teknis. Yang teknis muter-muter jari nggak ada kerjaan.

Porsinya bener pun, masih berkonflik. Level taktis yang cuma peduli keadaan sekarang, tidak puas dengan level strategis yang dirasa sepertinya sih rada-rada salah arah, sudahlah pakai cara taktis saja. Level teknis ngedumel sama level taktis dan strategis yang cuma bisa nyuruh-nyuruh tanpa peduli akan kendala di lapangan. Level strategis kebat-kebit tujuan jangka panjang akan meleset gara-gara taktis dan teknis kurang paham dengan arah garis kebijakan.

Supaya tiga level itu seiring sejalan, ya komunikasi yang intens dong, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Kalau satu arah saja tanpa umpan balik, manalah bisa optimal?

//renungan kuli dini hari